.JPG)
GORONTALO (TRIBUN) – Menurut Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Prof Dr Winarni Monoarfa MS, permasalah yang dihadapi oleh sebuah pemerintahan intinya adalah pengelolaan keuangan.
“Penyusunan KUA/PPAS 2009 hendaknya mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah RKPD 23009, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Winarni saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi Permendagri No 32/2008 yang digelar Badan Keuangan, di Hotel Quality Sabtu kemarin.
Menurut satu-satunya Kepala Bappeda perempuan di Indonesia itu, semua program dan anggaran yang dilakukan sudah seharusnya mengarah pada bagaimana menurunkan angka kemiskinan. “Olehnya asumsi-asumsi dasar dalam penentuan kebijakan umum anggaran hendaknya berdasarkan kepada asumsi makro ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, serta target-target dengan indicator-indikator yang terukur sehingga menjadi dasar dalam penentuan plafon anggaran,” papar Winarni.Dan, dengan adanya kebijakan nasional tentang kenaikan BBM yang terus bergerak dan diprediksikan akan mencapai US$ 150 dolar perbarel mengharuskan daerah menyusun program prioritas yang benar-benar signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan prosentase penduduk miskin. “Alhamdulillah dari data BPS 2008 dilaporkan bahwa prosentase penduduk miskin Gorontalo menurun dari 27,35 persen menjadi 24,88 persen. Penurunannya terhitung paling cepat dibandingkan provinsi lain di Sulawesi dan bahkan nasional.” (TG-23)
“Penyusunan KUA/PPAS 2009 hendaknya mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah RKPD 23009, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Winarni saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi Permendagri No 32/2008 yang digelar Badan Keuangan, di Hotel Quality Sabtu kemarin.
Menurut satu-satunya Kepala Bappeda perempuan di Indonesia itu, semua program dan anggaran yang dilakukan sudah seharusnya mengarah pada bagaimana menurunkan angka kemiskinan. “Olehnya asumsi-asumsi dasar dalam penentuan kebijakan umum anggaran hendaknya berdasarkan kepada asumsi makro ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, serta target-target dengan indicator-indikator yang terukur sehingga menjadi dasar dalam penentuan plafon anggaran,” papar Winarni.Dan, dengan adanya kebijakan nasional tentang kenaikan BBM yang terus bergerak dan diprediksikan akan mencapai US$ 150 dolar perbarel mengharuskan daerah menyusun program prioritas yang benar-benar signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan prosentase penduduk miskin. “Alhamdulillah dari data BPS 2008 dilaporkan bahwa prosentase penduduk miskin Gorontalo menurun dari 27,35 persen menjadi 24,88 persen. Penurunannya terhitung paling cepat dibandingkan provinsi lain di Sulawesi dan bahkan nasional.” (TG-23)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar